KTT Bumi #Rio+20 dalam Suasana Penuh Kecemasan

KTT Bumi Rio+20 dibuka untuk kompromi minimum

Jakarta, Yakkum. Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan, atau biasa disebut KTT Bumi Rio+20, telah secara resmi dibuka pada 20 Juni 2012 di Rio de Janiero, Ibukota Brazil. Dalam sambutan pembukaannya, Sekretaris Jenderal PBB mengingatkan akan lambannya progres dalam mencapai kesepakatan dalam konferensi yang hanya terjadi sekali dalam satu generasi.

Ban membuka sesi dengan mengangkat kembali KTT Bumi bersejarah diadakan di Rio 20 tahun lalu. KTT tersebut melahirkan berbagai kemajuan penting, diantaranya konvensi PBB tentang perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan penggurunan, serta Agenda 21 cetak biru bagi pembangunan berkelanjutan. “Sejak itu, kemajuan telah terlalu lambat – kita tidak pergi cukup jauh di jalan,” katanya.

Kompromi

Teks rancangan deklarasi Rio+20 sendiri telah berhasil dirumuskan sehari sebelum KTT secara resmi dibuka. Sebelum kepemimpinan sidang diambil-alih pemerintah Brazil, perundingan finalisasi penyusunan rancangan deklarasi ini hampir saja mengalami kebuntuan setelah blok G77/China yang terdiri dari 131 negara berkembang melakukan aksi walk out dari pertemuan. G77 menolak melanjutkan pembicaraan kecuali negara-negara maju mau memberikan komitmen pendanaan yang jelas.

Sebagaimana tertera dalam zero draft Rio+20, memang terdapat kalimat yang menyatakan komitmen negara maju untuk menyediakan dana antara $30 milyar-$100 milyar per tahun, namun negara-negara maju tidak mau berbicara tentang komitmen tersebut. Selain terkait pendanaan, beberapa isu panas lainnya adalah penerapan prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR), green economy, dan beberapa isu lainnya.

Kebuntuan perundingan dapat diantisipasi setelah Pemerintah Brazil mengambil alih pimpinan sidang dalam sesi pleno akhir dan menyodorkan draft rancangan deklarasi yang baru. Dalam pengantarnya, Menteri Luar Negeri Brazil menyatakan, “It was not the ideal text but represent possible equilibrium on the basis of responses from parties to have a good outcome.”

Rancangan teks deklarasi terakhir memuat beberapa isu penting dari negara-negara berkembang, seperti reafirmasi Prinsip-Prinsip Rio, termasuk prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR), agenda 21, dan Rencana Implementasi Johannesburg (JPOI), proses antar pemerintah untuk mengembangkan Sustainable Development Goals, dan lain-lain.

Dalam rancangan tersebut, pemerintah negara-negara berkembang berhasil mencegah berkembangnya gagasan konsep tentang “ekonomi hijau” menjadi hambatan perdagangan baru. Namun di sisi lain, negara-negara maju juga berhasil melepaskan diri dari tekanan untuk memberikan alokasi pendanaan baru untuk mendorong implementasi konsep ekonomi hijau.

Sementara itu, kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil menilai, hasil yang diraih di Rio+20 adalah kompromi pada level yang minimum. Meskipun secara rancangan yang disodorkan Brazil telah merangkum beberapa tuntutan, termasuk memasukan instrumen hak asasi manusia, tidak adanya komitmen pendanaan yang jelas untuk mendorong transisi menuju tata-kelola ekonomi hijau, tidak ada pula target-target capaian yang disertai dengan jadwal pencapaian yang jelas.

Hal ini diakui Sekjen PBB, Ban Ki-moon. Ban menyatakan, “beberapa negara anggota mengharapkan adanya dokumen hasil yang ambisius dan berani. Saya pun berharap kita bisa menghasilkan dokumen hasil yang lebih ambisius. Tapi anda perlu memahami bahwa jalannya proses negosiasi telah sangat sulit dan lambat karena adanya perbedaan kepentingan.”

Ambisius?

KTT Bumi Rio+20 yang masih akan berlangsung sampai 22 Juni 2012 ini memang mengusung target yang cukup ambisius. KTT ini berupaya mempertemukan dua arus pembicaraan global, yakni tentang lingkungan hidup dan pembangunan, yang sebelumnya berjalan terpisah, ke dalam satu arus yang sama. KTT Rio+20 berupaya mempersatukan keduanya dalam dua tema yakni “green economy for sustainable development and poverty eradication” – “ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan” dan “institutional framework on sustainable development”.

Akan tetapi, ambisi tersebut sepertinya harus dirasionalisasi, khususnya setelah membaca hasil minimum yang tertuang dalam teks terakhir yang akan disetujui dan ketidakhadiran para pemimpin dunia, seperti Presiden AS Barack Obama, Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan Kanselir Jerman Angela Markel. Kondisi ini bisa saja menyebabkan peta jalan yang tengah dirancang justru berbuah kebuntuan.

Meski begitu, konferensi ini tetap memegang peranan yang cukup penting. Khususnya bagi masyarakat sipil untuk menjadikan momentum kali ini sebagai ajang untuk kembali mengonsolidasikan pikiran dan kekuatan, serta memperjelas arah gerakan yang perlu didorong menghadapi kian kronisnya keengganan para pemimpin formal negara dalam memandu jalan menuju masa depan yang lebih baik.***