Bencana Mengurangi Pertumbuhan Ekonomi #Rio+20

Cangkringan pasca erupsi Merapi 2010 (Foto: Tina/YEU/Flickr)

Bencana kerugian di negara berpenghasilan rendah dan menengah banyak cenderung meningkat lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi kecuali pemerintah mengubah kebijakan ekonominya dengan meningkatkan perhatian pada aspek pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan laporan Climate and Development Knowledge Network, sebuah lembaga yang berbasis di Inggris, nilai kerusakan akibat bencana, seperti banjir dan gempa bumi di berbagai lokasi, melampaui pertumbuhan ekonomi dan upaya masyarakat dalam melindungi aset.

“Paparan Ekonomi akibat bencana meningkat lebih cepat dari produk domestik bruto (PDB) per kapita, dan dampak perubahan iklim pada tingkat keparahan dan frekuensi bahaya yang akan menonjolkan tren yang ada dalam kerugian bencana di masa depan,” tulis laporan tersebut.

Sementara dukungan untuk bantuan bencana dan pemulihan harus tetap tersedia dan efektif, dibutuhkan pula upaya proaktif untuk mengurangi risiko, berdasarkan penilaian risiko yang komprehensif dan integrasi pengurangan risiko ke dalam langkah-langkah ekonomi nasional dan perencanaan pembangunan.

Penelitian mencatat bahwa pada catatan untuk bencana, tahun 2011 adalah tahun paling mahal, dengan kerugian global diperkirakan dari $ 380 milyar. Peristiwa-peristiwa yang menelan biaya paling mahal diantaranya gempa bumi dan tsunami di Jepang, banjir di Thailand yang mempengaruhi daerah industri, dan cuaca ekstrim di Amerika Serikat. Rata-rata kerugian bencana pada global ekonomi telah meningkat 200 persen selama 25 tahun terakhir disesuaikan dengan inflasi.

Hal ini disebabkan oleh urbanisasi yang pesat, pergerakan orang dan aset ke lokasi pesisir di mana risiko bencana seringkali lebih besar, dan degradasi atau hilangnya penyangga ekosistem alami seperti hutan bakau. Kurangnya undang-undang yang sesuai dan perencanaan penggunaan lahan yang membuat keadaan menjadi lebih buruk.

Lebih dari 10 triliun

Kondisi tersebut diakui oleh pemerintah Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setiap tahun setidaknya Indonesia menderita kerugian hampir mencapai lebih dari Rp10 triliun. Berikut ini adalah daftar peristiwa-peristiwa bencana yang menelan kerugian cukup besar di Indonesia.

1. Gempa bumi dan tsunami Aceh dan Nias (2004), kerugian Rp41.4 triliun;
2. Gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006) Rp29.15 triliun;
3. Gempa bumi Sumatera Barat (2007) Rp2.45 triliun;
4. Banjir Jakarta (2007) Rp5.18 triliun;
5. Gempa bumi Bengkulu (2007) Rp1.88 triliun;
6. Gempa bumi Sumatera Barat (2009) Rp20.87 triliun;
7. Tsunami Mentawai (2010) Rp348 miliar;
8. Banjir bandang Wasior (2010) Rp281 miliar;
9. Erupsi Merapi (2010) Rp3.56 triliun;
10. Lahar dingin Merapi (2011) sekitar Rp1.6 triliun.

Kita belum menghitung kerugian-kerugian akibat bencana skala kecil dan berkepanjangan, seperti kekeringan, penanggulangan lumpur lapindo, dan-lain-lain. Padahal, berdasarkan data bencana 2002-2011, yang menyatakan bahwa sekitar 89 persen bencana didominasi bencana hidrometeorologi.

Kerugian-kerugian tersebut akan bisa diantisipasi jika pemerintah berhasil mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana serta efektivitas pembangunan.

Masalahnya, upaya menggeser fokus penanggulangan bencana, dari tanggap darurat kepada pengurangan risiko bencana, tidak bisa dilakukan dengan mudah. Paradigma secara umum penanggulangan bencana di Indonesia, masih terbatas pada response dan relief. Sementara upaya pengurangan risiko bencana yang merupakan kebijakan multisektor terpadu masih belum mendapat ruang yang memadai.

Kalau pun ada inisiatif-inisiatif kebijakan ke arah pengurangan risiko bencana, domainnya masih lebih banyak di tingkat pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah yang memanggul amanat sebagai ujung-tombak penanggulangan bencana di tingkat daerah, masih belum banyak yang memandang penting untuk menginvestasikan dananya dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Sumber: AlertNet, Media Indonesia, Yakkum