Memutus TB harus dengan Memutus Kemiskinan

Setiap tanggal 24 Maret senantiasa diperingati sebagai hari Tuberculosis sedunia. Peringatan ini untuk mengingatkan bahwa TB telah ditemukan lebih dari 100 tahun, obatnya juga telah ditemukan sejak 50 tahun yang lalu, tetapi kasusnya masih tetap menjadi ancaman dunia. Bahkan, pada tahun 1993 lalu, dunia menyatakan TB sebagai “kedaruratan dunia”.

Kini, tantangan penanggulangan TB menjadi semakin berat. Terutama dengan adanya tantangan baru berupa perkembangan HIV dan MDR (Multi Drugs Resistancy) TB. Tidak hanya itu, krisis ekonomi global, semakin memperberat langkah mengentaskan TB di dunia yang menjadi salah-satu goal dalam MDGs.

Di wilayah-wilayah endemik TB, beban terberat harus ditanggung perempuan yang masih berada pada usia subur. Tanpa intervensi yang efektif, dalam rentang lima tahun sejak saat ini, diperkirakan empat juta perempuan akan meninggal akibat TB dan mengakibatkan 50 juta anak-anak menjadi yatim piatu. Dalam rentang waktu yang sama, setiap tahun 250 ribu anak-anak akan terjangkit TB dan 100 ribu diantaranya diperkirakan meninggal dunia.

Di atas kertas, penderita TB—yang mana 75% diantaranya masih berusia produktif (antara 15-54 tahun)—dari kalangan miskin, tidak hanya sulit untuk bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya, tetapi juga semakin sulit untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan yang menimpanya. Tak ayal, TB adalah wabah yang kini menghantui 2,7 milyar penduduk bumi yang berpenghasilan kurang dari 2 dollar per hari.

Tantangan

Dalam rentang 10 tahun yang akan datang, tidak kurang dari 1-3 triliun dolar terpaksa harus dihabiskan untuk menanggulangi wabah TB. Dana sebesar itu tentu tidak bisa ditanggung sendiri oleh negara-negara berkembang sebagai tempat di mana terdapat 94% kasus TB dan 98% kematian akibat TB di dunia.

Namun kemitraan dengan negara-negara donor di tengah krisis ekonomi yang belum juga usai seperti sekarang sepertinya tidak akan menjadikan penanggulangan TB sebagai hal yang prioritas. Sementara itu, meski China dan India mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan diharapkan bisa mengisi gap yang tidak mampu dipenuhi negara-negara donor Utara, namun dalam hal TB, kedua negara tersebut justru menghadapi masalah yang tidak kalah berat.

Para pengamat mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di China dan India, ternyata tidak berbanding lurus dengan pengentasan TB di kedua negara tersebut. Kini, China menduduki urutan kedua sementara India menduduki urutan pertama penyumbang terbesar penderita TB di dunia.

Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah mengklaim pengendalian TB di Indonesia telah mendekati target MDGs. Pada tahun 2008 prevalensi TB di Indonesia mencapai 253 per 100.000 penduduk, sedangkan target MDGs pada tahun 2015 adalah 222 per 100.000 penduduk. Angka kematian TB pada tahun 2008 telah menurun tajam menjadi 38 per 100.000 penduduk dibandingkan tahun 1990 sebesar 92 per 100.000 penduduk.

Keberhasilan ini terutama terjadi sejak 1995 Indonesia menerapkan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) sebagai strategi penanggulangan TB yang direkomenasikan WHO. Pada tahun 2009 angka cakupan penemuan kasus mencapai 71 % dan angka keberhasilan pengobatan mencapai 90 %. Keberhasilan ini perlu ditingkatkan agar dapat menurunkan prevalensi, insiden dan kematian akibat TB.

Meski demikian, Indonesia menyumbang 5,8% jumlah penderita TB di dunia atau Indonesia duduk dalam posisi ketiga, setelah India dan China, penyumbang penderita TB di dunia. Prevalensi TB di Indonesia adalah 100 per 100 ribu penduduk. Lebih dari 70% penderita TB berada pada usia produktif. Setiap tahun terdapat 528 ribu kasus TB baru dengan kematian mencapai 91 ribu. TB adalah penyumbang kematian terbesar ketiga setelah jantung dan penyakit pernafasan. Sementara dalam urutan kematian akibat penyakit menular, TB menduduki peringkat pertama.

Singkatnya, baik pada tingkat global maupun nasional, di samping tantangan yang masih sangat besar, terdapat pula keberhasilan-keberhasilan yang bisa dipelajari. Di masa yang akan datang, tentunya kita ditantang untuk terus mendorong kemajuan dalam penanganan TB. Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang, mempertahankan pencapaian saat ini sepertinya cukup sulit dan karenanya, mendorong kemajuan akan jauh lebih sulit.

Di samping terus menyempurnakan metode penanganan TB, tantangan terberat saat ini juga pada aspek pembiayaan. Meski belanja anggaran pemerintah membiayai penanganan TB memang mengalami kenaikan, dari Rp 135 milyar pada tahun 2008 menjadi Rp 145 milyar tahun 2009, namun kemampuan pembiayaan pemerintah nyatanya hanya sebesar 23,4% dari total kebutuhan dalam negeri.

Selebihnya merupakan sumbangan donor yang mencapai Rp 269 milyar (meningkat 45% dari tahun 2008). Pada tahun 2010, dari total dana yang berhasil dikumpulkan pemerintah untuk TB, ternyata masih 31% defisit dari total dana yang dibutuhkan. Kontribusi pemerintah daerah untuk mengisi kesenjangan biaya masih sangat rendah. Sejauh ini, belum ada suatu daerah—baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—yang memiliki perda terkait dengan penanggulangan TB untuk menjadi komitmen sekaligus rujukan kebijakan yang konkret untuk bersama-sama menanggulangi TB.

Tentu saja, selalu terbuka kemungkinan untuk meningkatkan alokasi pendanaan pemerintah hingga kesenjangan anggaran tersebut bisa dipenuhi. Namun, fokus utama anggaran pemerintah saat ini cenderung berkutat pada upaya pembangunan infrastruktur. Itu pun dibiayai dengan cara mengurangi subsidi, seperti subsidi BBM, untuk dialihkan pada pembangunan infrastruktur. Bahkan, program-program yang bertajuk pengentasan kemiskinan, seperti PNPM Mandiri, pun lebih banyak dialokasikan kepada infrastruktur.

Sementera sektor kesehatan, khususnya anggaran untuk penanganan TB? Sepertinya sulit untuk menjadi prioritas.

Kehendak Politik

TB adalah wabah yang lekat dengan kemiskinan. TB dan kemiskinan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, kemiskinan bisa menjadi penyebab mewabahnya TB. Seperti misalnya, lingkungan kumuh, padat, dan kotor—yang mana menjadi tempat tinggal milyaran penduduk miskin dunia—adalah tempat favorit berkembangbiaknya wabah TB. Di sisi lain, wabah TB dapat menjadi salah-satu sumber kemiskinan, tidak hanya bagi si penderita, melainkan juga bagi keluarga dan masyarakatnya.

Karenanya, keberhasilan penanganan TB akan turut menentukan keberhasilan pengentasan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan adalah prasyarat mutlak hilangnya wabah TB.

Agar bisa berkelanjutan, strategi DOTS secara konsisten perlu dibarengi dengan penguatan seluruh aspek pelayanan kesehatan dasar, artinya DOTS yang berada dalam area kuratif dan rehabilitasi, harus pula didukung dengan pelayanan promotif dan preventif. Dan, investasi dalam hal penguatan pelayanan kesehatan dasar harus terintegrasi dan menjadi strategi utama dalam program-program pengentasan kemiskinan.

Seluruh syarat dan prasyarat di atas, tentunya tidak mungkin bisa diwujudkan jika tidak dibarengi dengan adanya kepemimpinan dan kehendak politik yang kuat dari para pemimpin.***