Pembangunan adalah Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Sehari sebelum dilaksanakannya Forum Tingkat Tinggi ke-4 tentang Efektivitas Bantuan, pada saat outcome dokumen tengah berada pada fase akhir negosiasi, berbagai kelompok masyarakat sipil berkumpul di Busan, mewakili lebih dari 20 ribu organisasi masyarakat sipil (CSOs)—termasuk serikat buruh, kelompok-kelompok perempuan, organisasi berbasis-iman—menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan kompensasi atas tidak terpenuhinya komitmen dalam menyusun janji baru yang lebih baik untuk menjadikan bantuan pembangunan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan Deklarasi Paris 2005, pemerintah—baik donor maupun penerima bantuan—telah sepakat menyusun sejumlah upaya untuk mengelola dan meningkatkan efektivitas bantuan. Sebagian besar komitmen-komitmen tersebut justru mengalami kebuntuan. Bukti-bukti yang dikumpulkan OECD dan CSO menyatakan bahwa hanya dua dari 21 target yang tertuang dalam deklarasi Paris yang telah bisa dicapai sejak 2005. Masalah-masalah besar yang masih mengalami hambatan besar diantaranya masalah bantuan yang mengikat (tied aid), transparansi, akuntabilitas, dan kondisionalitas.

“Pembangunan tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, namun yang pertama dan paling utama adalah memenuhi hak dan kebutuhan dari rakyat,” ujar Antonio Tujan Jr, Co-chair Betteraid dan Direktur IBON Internasional.

Pada saat ini, masyarakat sipil mendorong Forum Tingkat Tinggi untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang:

  • Berbasiskan pada pengakuan atas hak.
  • Memberikan jaminan dan ruang bagi organisasi masyarakat sipil dan aktor-aktor non-pemerintah lainnya untuk mampu menjalankan peranannya dalam pembangunan secara maksimum, dengan setidaknya, berdasarkan pada komitmen-komitmen mengikat yang tertuang dalam instrument-instrumen internasional dan nasional yang menjamin hak-hak dasar.
  • Memastikan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan untuk secara actual memberikan kontribusi pada pembangunan, dan menghormati standar dan konvensi-konvensi perburuhan internasional.

Pembangunan adalah hak asasi manusia, yang telah tertera dalam konvensi-konvensi internasional, serta sejak 1986 telah diakui dalam deklarasi mengenai hak atas pembangunan.

“Mewujudkan pembangunan sebagai hak asasi manusia tidak hanya menjadi kewajiban negara-negara melainkan juga komunitas internasional, baik yang saat ini berkumpul di Busan maupun yang tidak, untuk mewujudkan pembangunan bagi semua,” ujar Roselynn Musa dari African Women’s Development and Communication Network.***