Tsunami Jepang dan Aceh: “Lain Padang, Lain Ilalang”

Tsunami Jepang mempertinggi kerentanan ekonomi dunia

 

Sepintas tsunami yang melanda Jepang 11 Maret 2011 lalu mengingatkan kita pada tsunami yang sempat menghancurkan Aceh tahun 2004. Namun, lain Jepang lain Indonesia. Ancaman bisa jadi serupa, namun bagaimana dan seperti apa jalan keluarnya, tidak bisa disama-samakan. Yang terpenting bagi kita adalah apa pelajaran penting yang bisa diambil dari kedua peristiwa bencana tersebut?

Tsunami Aceh 2004 terjadi pada hampir sebulan setelah pemerintahan baru (yang saat itu) dipimpin duet Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Peristiwa tersebut terjadi pada saat orang-orang baru saja hendak beraktivitas. Diawali dengan gempa hebat, beberapa saat kemudian gelombang besar menghancurkan dan menghanyutkan berbagai benda yang berada di pesisir barat. Tsunami juga turut menghancurkan sebagian wilayah di Kepulauan Nias, kepulauan Andaman (India), Srilanka, bahkan sampai pantai Puket di Thailand. Kurang lebih 250 ribu jiwa tewas akibat bencana tersebut, dengan sebagian besar korban berasal dari Aceh.

Pada saat terjadinya tsunami, pemerintahan baru pimpinan SBY-JK berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada bulan Januari 2005 atau sebulan setelah tsunami, pemerintah merilis prediksi kerugian akibat bencana sebesar US$ 4-4,5 miliar. Namun setelah disesuaikan dengan laju inflasi, jumlahnya mencapai US$ 6,1 miliar (Laporan BRR, 2006).

Untuk masa tanggap darurat, donasi dari masyarakat Indonesia mencapai US$104 juta atau Rp 998 miliar. Sedangkan donasi dari lembaga internasional, swasta, serta LSM terhitung mencapai hampir Rp1,98 triliun atau US$207 juta (diolah dari data Laporan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi, Mei 2005), ini tidak termasuk dana dari APBN sebesar US$182 juta atau Rp1,7 triliun.

Dalam satu tahun pertama pemulihan Aceh pasca tsunami, Badan Rekonstruksi dan Rehabiltiasi Aceh melaporkan penggunaan dana sebesar US$525 juta dari Dana Multi Donor dan US$300 juta dari ADB. Jumlah tersebut belum termasuk dana yang masuk melalui jalur masyarakat sipil. Pada tahun kedua pasca tsunami, BRR menyatakan bantuan luar negeri yang masul melebihi komitmen sebesar lebih dari US$ 7 miliar telah dijanjikan.

Secara fiskal, pemerintah Indonesia tidak memiliki kesanggupan untuk membiayai proses pemulihan Aceh pasca tsunami. Beban utang luar negeri pemerintah memakan porsi anggaran negara (APBN). Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan, dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak. Pembayaran cicilan utang sudah mengambil porsi 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun.

Akan tetapi, suasana politik di Aceh tidaklah menguntungkan. Konflik bersenjata yang terjadi sejak masa Orde Baru antara TNI dengan GAM. Pemerintah SBY-JK pada saat itu dihadapkan pada tantangan untuk segera menyelesaikan konflik bersenjata agar proses pemulihan pasca tsunami Aceh bisa segera dilaksanakan. Gayung bersambut, pihak GAM menerima usulan damai yang bermuara pada terselenggaranya perundingan Helsinki.

Singkat kata, tsunami di Aceh menjadi momentum penutup babak terburuk hubungan Jakarta dengan Aceh pasca Orde Baru. Akankah cerita yang sama juga terulang untuk tsunami Jepang?

Bencana terjadi pada saat Jepang tengah mengalami kemunduran secara ekonomi. Kebangkitan ekonomi China sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Pasifik menyebabkan Jepang terpojok dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kedigjayaan ekonomi Jepang kian tergerus oleh krisis finansial, energy, dan pangan tahun 2008.

Pada saat ini, dunia masih dibayang-bayangi oleh warisan krisis pangan, energy, dan keuangan 2008. Melalui berbagai perundingan internasional, khususnya perundingan G20, negara-negara maju dan negara-negara ekonomi baru, termasuk Indonesia, masih berunding untuk menyusun langkah mitigasi secara global guna mengantisipasi bencana ekonomi seperti yang terjadi 2008 lalu.

Trend harga minyak mentah dunia yang semakin meningkat dari Mei 2010 sampai Januari 2011.

Perubahan cuaca ekstrem akibat pemanasan global dan stabilitas politik, khususnya di kawasan penghasil minyak di Timur Tengah, dan kebuntuan dalam perundingan perdagangan bebas WTO masih menjadi ganjalan bagi para pemimpin dunia untuk menyusun langkah-langkah mitigasi secara cepat.

Kenaikan harga pangan dunia.

Bagi Jepang, ancaman krisis ekonomi di satu sisi dan munculnya tantangan baru dari China di sisi lain menuntutnya untuk bertindak jauh lebih efisien. Pada situasi seperti inilah pembangkit energy tenaga nuklir menjadi semakin penting. Nuklir dianggap sebagai jawaban paling efisien terhadap krisis energy akibat ketergantungan pada minyak sekaligus krisis iklim karena dianggap sebagai sumber energy terbarukan dengan tingkat emisi yang sangat rendah.

Sebelum tsunami 11 Maret 2011, perekonomian Jepang sebenarnya sudah sangat sulit. Pendapatan domestic bruto (PDB) akhir kuartal keempat 2010 lalu menyusut hingga pada level tahunan 1,3%. Situasi ini sempat memaksa Bank of Japan (BoJ) untuk mengucurkan 28 triliun yen ($346 miliar) ke pasar finansialnya. Akibat tsunami, Jepang diperkirakan mengalami kerugian lebih dari $300 miliar.

Tidak hanya itu, pasar financial Jepang pun bereaksi negatif terhadap tsunami. Dua hari pasca tsunami, indeks Topix Jepang mencatat saham 1.669 perusahaan menunjukkan angka yang buruk. Indeks perdagangan merosot sampai pada level terburuk sejak 1987. Harga saham PLTN Fukushima Dai ichi menjadi komoditi yang paling tercekik akibat tsunami.

Pasar finansial global pun kian ruwet, pasalnya pada saat yang sama masalah krisis finansial di Eropa, khususnya yang dialami Portugal dan Yunani masih belum tuntas. Tidak hanya Jepang, para pelaku ekonomi dunia saat ini sebenarnya berada dalam kondisi waswas terhadap kemungkinan terjadinya gempa dan tsunami financial yang melanda Jepang selaku negara dengan tingkat utang public terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Dampak bencana gempa dan tsunami 11 Maret 2011 terhadap instalasi nuklir Fukushima menguji strategi mitigasi sekaligus adaptasi Jepang menghadapi berbagai dampak krisis yang tengah melanda perekonomian dunia, khususnya Jepang. Instalasi pembangkit tenaga nuklir Fukushima memang hanya salah-satu diantara sekian banyak instalasi tenaga nuklir yang ada di Jepang.

Karenanya, jika hanya menghitung masalah ketersediaan energi jangka pendek, sepertinya tidak ada masalah. Namun, jika pertanyaannya digeser pada apakah strategi penyediaan energi di Jepang saat ini bisa berkelanjutan? Masih tanda tanya dan sepertinya, disinilah letak permasalahan yang sebenarnya.

Tanda-tanya besar terhadap recovery ekonomi Jepang inilah yang memunculkan reaksi negatif dari pasar terhadap kinerja ekonomi Jepang. Beberapa lembaga analis ekonomi sudah mulai mengoreksi prediksi pertumbuhan ekonomi dan industri Jepang. Dengan demikian, berbagai rencana investasi pun menuntut penyesuaian.

Bisa jadi, Jepang memang unggul dalam hal penanganan krisis akibat bencana alam, khususnya gempa dan tsunami. Jika mengacu pada sejarah, bencana-bencana yang terjadi di Jepang, seperti bencana 1855, 1923, 1995 menjadi momentum titik balik yang signifikan bagi negara tersebut. Gempa 1855 yang menghancurkan sebagian besar kawasan yang sekarang menjadi Kota Tokyo menjadi momentum yang mengakhiri era Tokugawa. Era keterisolasian Jepang pun berakhir.

Gempa 1923 yang dikenal dengan The Great Kanto Earthquake yang menewaskan 130 ribu, menyebabkan kebakaran hebat di Tokyo, dan melenyapkan 23% PDB Jepang menjadi katalis pembangunan jaringan kereta, jalan, taman, dan berbagai fasilitas pelayanan publik yang canggih, serta membantu Jepang menjadi salah-satu kekuatan ekonomi dunia. Bencana akibat serangan Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki menjadi momentum perubahan konstitusi Jepang menjadi lebih demokratis dan menumbuhkan antusiasme ekonomi perdagangan yang dinamis.

Sementara Gempa Kobe 1995 menjadi inspirasi yang menggugah dunia untuk mulai membicarakan pengelolaan bencana yang berkelanjutan. Kepemimpinan Jepang dalam penanggulangan bencana pun diakui. Setidaknya setelah gempa dashyat 11 Maret 2011 lalu, tidak ada gedung pencakar langit yang runtuh, tidak ada kereta cepat yang tergelincir.

Berkat latihan kesiap-siagaan yang terus-menerus, korban jiwa yang jatuh termasuk yang hilang pun relatif dibawah jumlah korban yang tewas akibat bencana tsunami Aceh. Kesiapan masyarakat Jepang menghadapi ancaman bencana terlihat juga dari ketenangan dan kepemimpinan pemerintah pimpinan Perdana Menteri Naoto Kan. Dunia terharu sekaligus terkagum melihat ketangguhan pemerintah dan masyarakat Jepang menghadapi bencana.

Lain padang, lain ilalang. Lain Aceh, lain pula Jepang. Melalui tulisan ini, penulis tidak hendak membanding-bandingkan apa yang pernah kita alami di Aceh dengan masalah yang kini menimpa Jepang. Meski dihadapkan pada masalah yang hampir sama, namun ujian yang dihadapi Indonesia saat tsunami Aceh jelas berbeda dengan apa yang kini dialami Jepang.

Sekali lagi, bencana kali ini telah berulangkali dikatakan sebagai bencana yang tidak pernah dialami sebelumnya oleh Jepang.

Syamsul Ardiansyah
Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum
Jakarta Liaison Office